Kuota BBM Nelayan Berkurang, Aktivis Angkat Suara, Dinas Perikanan Ngaku Tak Dapat Informasi
- calendar_month Senin, 13 Apr 2026
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BABELON, Belitung Timur – Polemik pengurangan kuota bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan di Belitung Timur (Beltim) mulai mencuat ke publik. Pengurangan yang disebut mencapai sekitar 80 ton itu memantik tanda tanya besar, baik dari kalangan nelayan maupun aktivis.
Pihak Dinas Perikanan Beltim melalui Yoo Gunadi, Staf Bidang PNKPWP saat dikonfirmasi pada (13/4), mengaku tidak mengetahui adanya pemotongan kuota tersebut. Ia menegaskan, rekomendasi BBM yang diajukan pihaknya tetap mengacu pada kebutuhan riil nelayan.
“Untuk bulan kemarin, kami mengeluarkan rekomendasi sebesar 313 ton BBM, berdasarkan permintaan nelayan untuk melaut. Namun terkait pemotongan sekitar 80 ton, kami tidak mengetahui dan tidak ada informasi dari pihak Pertamina,” ujarnya.
Ia juga memastikan bahwa jumlah nelayan penerima BBM tidak mengalami perubahan. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 275 kapal nelayan masih aktif dan menjadi dasar pengajuan kebutuhan BBM melalui aplikasi XSTAR Pertamina.
“Jumlah nelayan tetap sama, tidak ada pengurangan. Semua data yang diajukan sudah sesuai dengan kondisi di lapangan,” tambahnya.
Menariknya, DKP juga mengaku belum menerima keluhan langsung dari nelayan terkait pengurangan kuota tersebut. Meski demikian, pihaknya siap melakukan penelusuran jika memang terjadi pengurangan signifikan.
“Kalau memang pengurangan sampai 80 ton itu benar terjadi, kami akan melakukan cross-check ke Pertamina untuk mengetahui penyebabnya, apakah ada pemotongan kuota atau kendala teknis lainnya,” tegas Yoo.
Sementara itu, aktivis M Noor Masese turut angkat suara dan mempertanyakan transparansi dalam distribusi BBM nelayan. Ia menilai, pengurangan dari sebelumnya sekitar 300 ton menjadi hanya 220 ton dalam beberapa bulan terakhir merupakan hal yang sangat signifikan.
“Kalau sebelumnya realisasi dari Pertamina itu sekitar 300 ton dan berjalan lancar, tapi sekarang hanya 220 ton, artinya ada pengurangan sekitar 80 ton. Pertanyaannya, ke mana 80 ton itu?” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ini berpotensi memicu gejolak di kalangan nelayan. Pasalnya, kebutuhan BBM merupakan faktor utama bagi mereka untuk melaut dan mencari nafkah.
“Nelayan tidak bisa beli solar di tengah laut. Kalau kebutuhan mereka dipangkas, ini sama saja membatasi ruang mereka untuk bekerja. Ini bisa menimbulkan reaksi yang lebih besar jika tidak segera disikapi,” tegasnya.
