Tegas! Candra Pertanyakan Validitas Realisasi Lapangan Kerja 3.727 di LKPJ Bupati Beltim
- calendar_month Senin, 13 Apr 2026
- print Cetak
Anggota DPRD Belitung Timur Fraksi PBB, Candra Aryaputra/Istimewa
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BABELON, Belitung Timur – Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Dewan (DPRD).
Dalam laporan tersebut, satu di antara capaian yang mendapatkan sorotan legislatif yakni ketenagakerjaan.
Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disnaker Kop UKM) mencatat realisasi penciptaan lapangan kerja lebih dari 3.000.
Bahkan, menurut data yang dilansir dari laman resmi Disnaker Kop UKM “Nyaman Kerje” pada Senin, 13 April 2026, angka realisasi tenaga kerja mencapai 3.727 orang.
Namun, capaian itu disorot Anggota DPRD Belitung Timur Fraksi PBB, Candra Aryaputra.
Candra mempertanyakan terkait validitas data yang disampaikan dalam LKPJ tersebut.
“Apakah lapangan pekerjaan ini benar-benar menyerap tenaga kerja secara nyata, atau hanya sebatas angka di atas kertas?” kata Candra melontarkan pertanyaannya.
Menurutnya, bisa benar dalam satu tahun masa jabatan bupati mampu membuka lebih dari 3.000 lapangan kerja, maka tingkat pengangguran di Belitung Timur seharusnya menurun signifikan.
“Kalau angka itu valid, mestinya pengangguran di daerah kita tinggal sedikit. Tapi faktanya di lapangan masih banyak masyarakat yang mengeluh kehilangan pekerjaan, bahkan ada yang datang kepada kami, anggota DPRD, untuk meminta bantuan mencari kerja,” tegasnya.
Candra bahkan mengemukakan adanya laporan dari masyarakat terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masih terjadi di sejumlah sektor. Hal ini dinilaimya bertolak belakang dengan “klaim” peningkatan penyerapan tenaga kerja yang disampaikan pemerintah daerah.
Oleh karena itu, dia meminta pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait supaya membuka data secara transparan dan rinci, termasuk sektor yang menyerap tenaga kerja serta status pekerjaan yang dimaksud.
“Jangan sampai ini hanya permainan angka untuk menyenangkan pimpinan. Data harus bisa dipertanggungjawabkan, karena menyangkut kondisi riil masyarakat,” imbunya.
DPRD kata Candra, bakal terus melakukan pengawasan terhadap laporan kinerja pemerintah daerah, agar setiap program yang dilaporkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat Belitung Timur.
