Rumor Ancaman Dipecat Alasan Nakes Belitung Timur “Bungkam” Tetap Kerja Tanpa TPP

BABELON, Belitung Timur – Slogan pelayanan kesehatan prima yang sering didengungkan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur tampaknya berbanding terbalik dengan realita kesejahteraan para pejuang garis depannya. Di balik jas putih dan seragam paramedis, tersimpan keresahan mendalam mengenai ketimpangan kebijakan, hilangnya tunjangan, hingga bayang-bayang intimidasi bagi mereka yang berani bersuara.

Seorang tenaga kesehatan (Nakes) Belitung Timur yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan keprihatinannya terhadap kebijakan daerah yang dinilai mengesampingkan sektor kesehatan dan pendidikan.

Realita Kesejahteraan Nakes Belitung Timur

Bagi dia, transisi status dari tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) nyatanya tidak membawa angin segar. Sebaliknya, hal ini justru menjadi awal dari beban kerja yang kian mencekik tanpa kompensasi yang layak.

“Semenjak jadi ASN, beban kerja kami ditambah. Kami menguasai ‘tiga elemen’: udara, api, dan air. Semua dikerjakan,” keluhnya.

Dia memaparkan bahwa saat masih honorer, tugas nakes cenderung spesifik pada pelayanan pasien. Namun kini, nakes PPPK dibebankan tugas tambahan tanpa adanya penyesuaian hak keuangan yang setimpal.

Hilangnya Tunjangan dan Perbup Diskriminatif

Kondisi ini diperparah dengan hilangnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi nakes PPPK tahun ini. Dia bahkan menyoroti adanya Peraturan Bupati (Perbup) yang dinilai diskriminatif.

“Perbup itu digodok diam-diam. Judulnya ASN, tapi yang disejahterakan hanya PNS. Secara pekerjaan di lapangan, tidak ada bedanya antara PPPK dan PNS nakes,” tegasnya.

Hal yang paling mengiris hati dalam dinamika ini adalah munculnya atmosfir ketakutan di kalangan Nakes Belitung Timur. Aspirasi yang seharusnya menjadi bagian dari demokrasi justru tersumbat oleh ancaman non-formal.

Ancaman Pemecatan dan Kontrak Tidak Diperpanjang

Rumor mengenai pemecatan atau tidak diperpanjangnya kontrak bagi mereka yang kritis telah menjadi rahasia umum yang efektif meredam protes. Jika dokter spesialis mungkin memiliki posisi tawar untuk pindah ke rumah sakit swasta, tidak demikian dengan perawat atau bidan yang menggantungkan hidupnya pada birokrasi Pemda.

“Kami sedih, saat mencoba berdemokrasi dan menyampaikan aspirasi, malah ditekan dan dibungkam,” tuturnya.

Dia menambahkan bahwa pola pikir atasan yang cenderung otoriter “kalau mau ikut ayo, kalau tidak silakan berhenti” bukanlah cerminan pemimpin yang mencari solusi.

Meski didera ketidakpastian kesejahteraan, nakes yang telah bekerja cukup lama ini mengaku tetap berupaya memberikan pelayanan all out. Namun, dia tidak menampik bahwa semangat kerja mulai luntur akibat absennya apresiasi dari pemerintah daerah.

Perlunya Kesejahteraan Sejalan dengan Profesionalitas

Menurutnya, profesionalitas harus berbanding lurus dengan kesejahteraan. Sangat tidak adil jika pemerintah menuntut pelayanan prima namun abai terhadap pemenuhan hak-hak dasar pekerjanya.

“Tolonglah perhatian khusus untuk nakes. Mereka ini tenaga ahli. Kalau kesejahteraan sudah diberikan tapi pelayanan tetap buruk, silakan dimarahi. Tapi sekarang, buka mata untuk kesejahteraan kami,” pungkasnya.***